Begini Strategi Pemkab Madina Jadi Kabupaten Layak Anak

PANYABUNGAN, iNews.id - Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi mengatakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan.
Baca Juga: Kunjungi Pantai Barat, Atika: Insya Allah Pantai Barat Dapat Anggaran Pembangunan
Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022 secara hybrid bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aula Kantor Bupati, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kamis (16/6/2022).
Ia menjelaskan evaluasi KLA dilaksanakan untuk memantau dan me-review sejumlah langkah-langkah konkret yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di setiap kabupaten/kota sebagai upaya memberikan pembinaan kepada daerah terkait penetapan agar bisa melaksanakan pembenahan terhadap penanganan dan fasilitas umum yang dikhususkan untuk anak.
"Evaluasi ini bukan semata-mata untuk mendapatkan predikat, tapi bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak-anak, karena masalah anak adalah masalah kita bersama. Maka dari itu, kita akan memaksimalkan semua OPD untuk kita libatkan demi mendukung KLA," kata Atika.
Menurutnya, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak harus memiliki strategi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.
Baca Juga: Wabup Madina Serahkan Petikan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2021
Atika menuturkan, kebijakan program dan kegiatan pembangunan harus dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pola pemantauan, dan evaluasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak-hak anak.
"Dengan dukungan dan semangat sinergitas, akan menjadikan Kabupaten Madina sebagai kabupaten yang visioner. Sebab, kabupaten yang besar merupakan kabupaten yang memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak, sehingga mengantarkan sumber daya manusia yang berkualitas pada masa depan," tutur dia.
Dalam Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) ini dilakukan secara virtual via zoom meeting yang dihadiri Asisten Departemen Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Prihantini Wijayanti dan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.
Rapat hybrid itu juga dihadiri Sekda Madina Gozali Pulungan, Pabung Madina Mayor Inf. David Sidabutar, Asisten I Setdakab Madina Alamulhaq Daulay, Asisten III Setdakab Madina Sahnan Batubara, Kaban Bappeda Madina, dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.
Editor : Abdulloh Hilmi