Marak Perampasan Lahan di Kalsel, PP Muhammadiyah Dorong Pembentukan Komisi Khusus

Jakarta, iNews.id — Koalisi Masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan audiensi dengan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta, pada Jumat (17/6/2022) lalu.

Koalisi menyampaikan begitu banyaknya penggusuran lahan di Kalsel dengan pengawalan oknum kepolisian yang diduga telah terkontaminasi pengaruh mafia tambang dan sawit. 

Baca Juga

Jadi Korban Mafia Tanah di Sumut, Puluhan Warga Lapor ke Ombudsman 

Disampaikan juga bahwa ketika warga Kalsel berjuang melalui jalur hukum, terduga mafia selalu dimenangkan dan kian memperburuk kondisi mereka. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang menerima kunjungan koalisi itu turut prihatin mendengar dampak eksesif penggusuran lahan warga. 

“Persoalan serius ini harus ditanggapi oleh Presiden Jokowi dengan luar biasa. Pada 23 Mei lalu, ia menggalakkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas keberadaan mafia tanah, salah satunya di Kalsel," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/6/2022).

Berdasarkan informasi yang ia terima, Menkopolhukam Mahfud MD akan membentuk satuan tugas lintas kementerian dan lembaga yang fokus untuk menjaga agar hak atas tanah yang menyangkut kepentingan rakyat dapat dijunjung tinggi. 

“Menurut saya, cita-cita luhur dan mulia dari Presiden dan Menkopolhukam tersebut sepatutnya dilaksanakan dalam kerangka jangka panjang. Pembentukan komisi khusus yang menangani masalah kejahatan lingkungan dan sumber daya alam dapat menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan,” tuturnya yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

Menurutnya, komisi ini secara spesifik menangani persoalan kerusakan lingkungan dan perampasan tanah-tanah rakyat yang sudah sedemikian parah. 

“Mengguritanya persoalan ini menyebabkan masyarakat yang menjadi korban tidak terhitung lagi jumlahnya. Untuk itu, demi menyukseskan tugas dari komisi tersebut maka perlu dibentuk dan dibuka posko-posko pengaduan yang akan menerima dan mencatat keluhan dari masyarakat terdampak atas kerusakan lingkungan dan perampasan tanah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Anwar.

Sementara itu, salah satu perwakilan koalisi, Denny Indrayana, sangat mengapresiasi tanggapan tentang pembentukan komisi tersebut. 

“Audiensi hari ini membuahkan hasil yang begitu berarti bagi warga Kalsel. Kami percaya, usulan Buya Anwar Abbas sebagai Waketum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah akan mendapat atensi dari Presiden. Koalisi senantiasa berkenan memberi support dan dukungan atas segala niat baik guna menghadirkan perlindungan bagi korban praktik mafia di Kalsel,” tutup Senior Partner INTEGRITY ini.

Editor : Abdulloh Hilmi