Babak Baru Sengketa Pilkada di MK, Sidang Pembuktian Resmi Dimulai Mulai 7 Februari

JAKARTA, iNewsMadina.id – Setelah menyelesaikan sidang putusan dismissal perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang untuk melanjutkan agenda pembuktian bagi para pihak yang diterima.

"Agenda pembuktian ini akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 17 Februari," ujar Kabiro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Baca Juga

Antisipasi Pelanggaran dan Sengketa Pilkada, Bawaslu Padangsidimpuan Siap Kawal Hak Pemilih

Faiz menjelaskan bahwa Majelis Hakim juga telah menyampaikan beberapa hal kepada pihak-pihak yang akan melanjutkan ke tahap pembuktian.

Pertama, untuk tingkat PHPU Provinsi, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menghadirkan 6 orang saksi atau ahli, sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota, jumlahnya dibatasi 4 orang.

"Komposisi jumlah saksi dan ahli ini diserahkan kepada masing-masing pihak," ujarnya.

Selain itu, Faiz menyampaikan bahwa daftar nama saksi yang akan dihadirkan, beserta keterangannya, harus disampaikan kepada MK. Begitu pula dengan pihak yang mengajukan ahli, mereka harus menyertakan CV dan surat izin ahli tersebut paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan.

"Untuk alat bukti, termasuk INZAGE, juga harus diserahkan sebelum persidangan dimulai. Setelah persidangan pembuktian selesai, tidak ada lagi penambahan alat bukti. Hal ini perlu diperhatikan oleh para pihak, sebagaimana disampaikan oleh Majelis Hakim," pungkas Faiz.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta