Ketua DPD RI Sebut Mayoritas Pakar Hukum Tolak Presidential Threshold

Apa yang disampaikan LaNyalla tidak salah. Karena dalam FGD di Universitas Andalas, Sumatera Barat, dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Dr. Asrinaldi yang menjadi narasumber FGD juga menyatakan hal yang sama. Bahwa presidential threshold mutlak dihapus. 

Karena menurutnya, presidential threshold membuka celah masuknya Oligarki ekonomi untuk terlibat mendisain koalisi besar partai politik yang sangat mahal biayanya. 

“Dari mana capres dan cawapres memiliki dana yang begitu besar? Sementara kita bisa menghitung secara kasat mata berapa biaya pilpres,” tanya Asrinaldi. 

Oleh karena itu, ia menilai jika negara ini konsisten dengan pola rekruitmen calon pemimpin nasional melalui partai politik, maka jalan satu-satunya adalah partai politik harus direformasi. Harus menjadi partai politik moderen. 

“Kita memang berharap para ketua umum partai politik yang sekarang ada di Senayan, yang hanya 9 orang itu benar-benar berpikir tentang negara dengan semangat kecintaan kepada tanah air. Sehingga mereka mereformasi diri,” tukasnya. 

Editor : Abdulloh Hilmi