Kejari Simalungun Bakal Minta Klarifikasi Kades Terkait Mahalnya Pembelian Bibit Tanaman

SIMALUNGUN, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun meminta klarifikasi kepala desa (Kades) terkait pembelian bibit tanaman perkebunan yang anggarannya bersumber dari dana desa. 

Kepala kejari Simalungun, Bobbi Sandri mengatakan, permintaan klarifikasi untuk memastikan apakah pembelian bibit tanaman oleh kepala desa menggunakan dana desa sudah sesuai ketentuan atau tidak. 

Baca Juga

Memalukan! Kades Sebuea Korupsi Dana Desa 155 Juta, Langsung Diborgol dan Masuk Penjara

Jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan, tentunya akan ditindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 

"Permintaan klarifikasi kepada kepala desa untuk informasi akurat terkait pengadaan bibit yang pembeliannya menggunakan dana desa. Mungkin pekan ini sudah diperoleh informasinya," ujar Bobbi, Senin (11/7/2022). 

Sebelumnya Institute Law of Justice (ILAJ) menemukan adanya indikasi dugaan korupsi dalam pengadaan bibit tanaman dengan menggunakan dana desa (DD) yang harganya dimahalkan. 

Baca Juga

Bupati Madina Minta Gunakan Dana Desa untuk Bangun Pariwisata dan Pertanian 

Direktur ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi mendalam terkait temuan tersebut.

"Beberapa kepala desa yang ditemui sudah mengakui jika ada penekanan dari oknum di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori/Desa (BPMN) untuk membeli bibit tanaman seperti alpokat, kelapa, durian dan mangga dengan harga per batang Rp100 ribu," ujar Fawer. 

Ironisnya lagi, dari keterangan para kepala desa, anggaran pembelian dipaksakan untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belana Desa (APBDes) TA 2022 yang sudah disahkan dengan merubahnya. 

Baca Juga

Warga Desa Banjar Aur Utara Keluhkan BLT COVID-19 Diduga Terjadi Pemotongan

"Harga bibit durian, mangga dan kelapa di pasaran hampir rata-rata di bawah Rp50 ribu per batang namun dibeli dengan dana desa seharga Rp100 ribu. Itu kan sudah korupsi namanya. Itu yang sedang disiapkan laporannya untuk diproses hukum," sebut Fawer. 

Sebelumnya Kepala BPMN Pemkab Simalungun, Joni Saragih mengatakan, para kepala desa, terkait penggunaan dana desa harus mempedomani aturan dan ketentuan yang ada.

Editor : Abdulloh Hilmi