Pengamat Hukum Nilai Satpol PP Madina Harus Tegas dalam Menegakkan Perda dan Perbup

PANYABUNGAN, iNews.id – Pengamat hukum, Muhammad Noor Shohib menilai dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan Bupati (Perbub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), harus tegas, cakap dan berinovasi dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini menanggapi informasi ditengah masyarakat yang menganggap bahwa hingga saat ini Satpol PP Madina masih saja menunggu bola dan diduga tak paham dengan penegakan perda yang menjadi tupoksi dan tanggungjawabnya.

Baca Juga

Kasatpol PP Madina Dianiaya Anggotanya

“Satpol PP seharusnya paham akan fungsi dan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018, terkait fungsi dari Satpol PP terlibat dalam penyusunan program dalam penegakan perda serta pelaksanaan kebijakan perda," katanya.

Lanjutnya, dalam melaksanakan fungsinya, Satpol PP harusnya bekerja menjemput bola. Jika ada temuan pelanggaran perda, maka itu adalah tugas dari Satpol PP, bukan menunggu bola. Tapi menjemput bola.

Selain itu, menurut Sohib, Kasatpol PP sebagai pimpinan dalam satuan harus juga memberikan inovasi-inovasi untuk penegakan perda dan penguatan otonomi daerah dalam pelayanan masyarakat di daerah.

Baca Juga

Perempuan Muda Panik Langsung Pakai Handuk, Digerebek Satpol PP saat Disetubuhi di Kamar Hotel 

Dimana hal Ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dimana dalam undang-undang tersebut jelas Satpol PP ini merupakan OPD yang sangat strategis dalam penegakan perda dan perbup di daerah.

“Jika Kasat Pol PPnya tak bisa berinovasi maka sama saja dengan penegakan perda tidak akan berjalan," ucapnya.

Maka dari itu sambungnya, diharapkan kepada Bupati Madina, HM Jakfar Sukhairi Nasution agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kasatpol PP. Sebab, dinilai akan berdampak kepada banyak sektor, terutama dalam penegakan perda dan perbup di daerah.

Baca Juga

Lagi Asyik Bersetubuh, Puluhan Pasangan Mesum Digerebek Satpol PP

“Kalau kita ibaratkan, Satpol PP itu Polisinya dari lingkungan pemerintahan khususnya mengenai perda. Jika Satpol PPnya hanya simbol saja, sudah dipastikan Perda di daerah itu sebagai hiasan saja, dan ini berpengaruh pada retribusi dan pajak daerah serta pendapatan asli daerah," ujarnya.

Editor : Abdulloh Hilmi