"Evaluasi ini bukan semata-mata untuk mendapatkan predikat, tapi bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak-anak, karena masalah anak adalah masalah kita bersama. Maka dari itu, kita akan memaksimalkan semua OPD untuk kita libatkan demi mendukung KLA," kata Atika.
Menurutnya, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak harus memiliki strategi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.
Baca Juga: Wabup Madina Serahkan Petikan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2021
Atika menuturkan, kebijakan program dan kegiatan pembangunan harus dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pola pemantauan, dan evaluasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip hak-hak anak.
"Dengan dukungan dan semangat sinergitas, akan menjadikan Kabupaten Madina sebagai kabupaten yang visioner. Sebab, kabupaten yang besar merupakan kabupaten yang memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak, sehingga mengantarkan sumber daya manusia yang berkualitas pada masa depan," tutur dia.
Dalam Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) ini dilakukan secara virtual via zoom meeting yang dihadiri Asisten Departemen Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Prihantini Wijayanti dan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.
Editor : Abdulloh Hilmi
Artikel Terkait
