Kejari Sidimpuan Sita 2 Ponsel dari Rumah Tersangka Pemotongan ADD 2023, Kajari Tak Bolehkah Jenguk

Baca Juga

Sidang Praperadilan Kasus Korupsi ADD 2023, Saksi Ahli Sebut Jaksa Tidak Bisa Tangkap Orang Semaunya

Sementara itu, kuasa hukum tersangka Marwan Rangkuti mengatakan, dalam penggeledahan tersebut kejaksaan menyita 2 unit ponsel. “Penggeledahan hari ini yang diambil ada 2 handphone. Anehnya, handphone yang diambil itu 1 handphone anaknya. Tapi nggak masalah. Itu kewenangan mereka lah. Dan 1 lagi handphone game,” ucapnya.

Kemudian Marwan mengaku heran dengan surat penggeledahan yang dibawa petugas. Pasalnya, surat tersebut dibuat pada tanggal 2 Juli 2024, sementara MKS ditetapkan tersangka oleh Kejari Padangsidimpuan pada tanggal 3 Juli 2024.

“Gini loh, secara hukum untuk menggeledah itu harus ditemukan 2 alat bukti bahwa dia melakukan suatu perbuatan. Tanggal 2 itu, status si MKS belum diperiksa sebagai saksi, belum diperiksa sebagai tersangka. Karena berdasarkan surat perintah penetapan tersangka itu tanggal 3. Pada saat dia ditangkap, dibawa ke kejaksaan kemudian dia diperiksa sebagai saksi, langsung kemudian ditingkatkan sebagai tersangka. Tanggal yang sama semua,” ujarnya sembari mengatakan kliennya tidak pernah dipanggil selama proses penyelidikan baik sebagai saksi.

Baca Juga

Kronologi Jemput Paksa Tersangka Dugaan Korupsi ADD 2023 oleh Kajari Sidimpuan, Proses hanya 5 Menit

Lebih lanjut, Marwan membeberkan bagaimana kronologis penangkapan terhadap kliennya tersebut. Kala itu, MKS dipanggil datang ke Kantor Wali Kota Padangsidimpuan untuk hadir ke ruangan Sekda Kota Padangsidimpuan. Namun, setelah 10 menit berada di ruang tunggu, MKS langsung ditangkap sebelum akhirnya dibawa ke kejaksaan.

“Setelah di kejaksaan, dia (MKS) langsung diperiksa sebagai saksi dan kemudian hari itu juga dijadikan tersangka. Artinya ketika dia ditangkap, dasar penangkapannya tidak ada. Berarti statusnya belum ada. Tapi dia sudah dibawa paksa atau ditangkap,” terangnya.

Ironisnya, sejak ditetapkan sebagai tersangka bahkan dilakukan penahanan yang telah berlangsung selama 13 hari, MKS tidak dapat dihubungi maupun dikunjungi pihak keluarga hingga kuasa hukumnya. “Pengacara sudah pernah menghadap Kalapas. Kalapas mengatakan, kami sudah diberikan arahan dari Kajari, bahwa kami tidak boleh memberikan izin besuk kalau tidak ada izin dari Kajari. Itu langsung dinyatakan oleh Kalapas sendiri,” urai Marwan.

Baca Juga

Terungkap Kajari Sidimpuan Ikut saat Boyong Tersangka Dugaan Korupsi ADD 2023 dari Ruang Sekda

Bahkan, kuasa hukum maupun keluarga tersangka telah berulang kali melayangkan permohonan kepada Kajari Padangsidimpuan, Lambok MJ Sidabutar membesuk tersangka. Namun, semua permohonan tersebut belum diindahkan hingga saat ini.

“Kita pengacara membuat permohonan itu secara tertulis 2 kali, dan secara lisan 1 kali, berrati sudah 3 kali. Sedangkan untuk keluarga sendiri sudah hampir 4 kali membuat permohonan. Tetapi semua tidak memberikan hasil. Artinya tidak diperbolehkan mengunjungi si MKS,” akunya.

“Kita akan mendukung proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Itu pasti kita dukung. Tapi kalau prosesnya di luar dari cara yang diatur KUHAP, kita jelas keberatan. Karena, rambu-rambu penyidik baik itu di kepolisian maupun dikejaksan dalam melaksanakan tugasnya itu berdasarkan KUHAP. Kalau KUHAPnya dilanggar, ini kan seperti zaman bar-bar,” tegasnya.

Baca Juga

Kadis PMD Jadi Tersangka Dugaan Korupsi ADD 2023, Kejari Sidimpuan Langsung Terbitkan Status Buronan

Sementara itu, Kajari Padangsidimpuan, Lambok MJ Sidabutar hingga kini belum memberikan keterangan terkait hal tersebut. Pasalnya, hingga berita ini diterbitkan dirinya belum membalas pesan singkat wartawan saat dikonfimasi melalui nomor pribadinya.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta