Sidang Praperadilan Kasus Korupsi ADD 2023, Saksi Ahli Sebut Jaksa Tidak Bisa Tangkap Orang Semaunya

Kemudian, Edi menegaskan, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 17 tahun 2014, jaksa tidak dapat melakukan penangkapan sebelum dilayangkannya surat pemeriksaan terhadap calon tersangka terkecuali operasi tangkap tangan. “Tidak ada di Indonesia ini jaksa nangkap pak. Penangkapan berdasarkan KUHAP hanya berlaku untuk penyidik Polri. Jaksa tidak bisa nangkap semau-maunya,” pungkasnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak pemohon tersebut, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan hingga Rabu (31/7/2024) besok dengan agenda keterangan saksi dari pihak termohon 3.

Baca Juga

Kadis PMD Jadi Tersangka Dugaan Korupsi ADD 2023, Kejari Sidimpuan Langsung Terbitkan Status Buronan

Sebelumnya, Mustapa Kamal Siregar melayangkan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Kejari Padangsidimpuan. Dalam perkara nomor 05/Pid.Pra/2024/ PN.Psp dengan termohon 1 yakni Jaksa Agung, termohon 2 Kajati Sumatera Utara dan termohon 3 Kajari Padangsidimpuan, Lambok MJ Sidabutar.

Dimana, dalam perkara tersebut menyebutkan Mustapa ditangkap saat di Kantor Walikota Padangsidimpuan pada 3 Juli 2024. Kala itu, Mustapa dipanggil atasannya untuk menjumpai Sekda Kota Padangsidimpuan sekira pukul 15.30 WIB. Alhasil, sekira pukul 15.45 WIB dirinya tiba di Kantor Walikota Padangsidimpuan dan langsung berjalan menuju ruang Sekda Kota Padangsidimpuan.

Namun sekira 5 hingga 10 kemudian, tiba-tiba datang beberapa orang dari kejaksaan yang langsung memegang tangannya dan langsung membawanya ke Knator Kejari Padangsidimpuan tanpa memperlihatkan surat apapun.

Baca Juga

Sidang Praperadilan Kasus Dugaan Korupsi ADD 2024, Kajari Sidimpuan Tolak Replik Mustapa

Setelah menjalani pemeriksaan, pria yang menjabat sebagai Kasi Mutasi BKD Padangsidimpuan ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke balik jeruji besi.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta